Warga Kepohagung Demo di Kantor Kecamatan, Tuntut Kades Dicopot karena Dugaan Penyelewengan Dana Desa

TUBAN, Deteksimedia.com – Ratusan warga Desa Kepohagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, menggelar aksi demonstrasi di Kantor Desa dan Kantor Kecamatan Plumpang, Selasa (28/10/2025). Mereka menuntut agar Kepala Desa Kepohagung, Dono Samuri, segera dicopot dari jabatannya akibat dugaan penyelewengan dana desa dan kas HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air).

Kasus dugaan penyelewengan dana sebesar Rp1,1 miliar itu mencakup dana PAD dan kas HIPPA senilai Rp845.729.000, serta dana investor HIPPA sebesar Rp290.000.000. Warga menilai kasus tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan hingga memicu kemarahan masyarakat.

Kemarahan warga kian memuncak setelah pernyataan Dono Samuri saat pemeriksaan Inspektorat, yang menyebut bahwa desa memiliki utang pribadi kepadanya. Pernyataan itu dianggap warga sebagai bentuk pelecehan terhadap martabat dan harga diri masyarakat Kepohagung.

Koordinator aksi, Ahmad Ihyar, menyampaikan bahwa warga menuntut kepala desa segera diberhentikan dari jabatannya.
“Saat kepala desa dipertemukan dengan pengurus HIPPA dan perangkat desa, ia mengatakan tidak menerima uang sepeserpun. Justru ia mengatakan bahwa desa memiliki hutang pribadi dengannya,” ujar Ahmad.

Warga juga menilai tindakan kepala desa yang sempat menghilang dan kemudian kembali terlihat di desa telah memancing emosi masyarakat. Mereka mendesak agar aparat terkait segera memproses kasus ini secara hukum.

Menanggapi aksi tersebut, Camat Plumpang, Saefiyudin, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan surat teguran ketiga kepada kepala desa.
“Surat teguran ketiga sudah dilayangkan. Untuk selanjutnya agar BPD segera memproses secara hukum,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses pemberhentian kepala desa masih dikaji dan perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan penegak hukum serta Dinas Sosial.

Sementara itu, Ketua BPD Kepohagung, Listyo Dwi Winarko, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti tuntutan warga dengan langkah pemberhentian sementara terhadap kepala desa.
“Masalah ini sudah empat bulan, dan secepatnya pemberhentian akan kita proses. Pengawasan juga akan terus kita lakukan,” tegasnya.

(Red)