PAMEKASAN,Deteksimedia.com 20 November 2025 – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan, Madura, kembali menjadi sorotan setelah sejumlah sekolah di Kecamatan Pamekasan diduga menerima distribusi ganda dari dua Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) berbeda pada Senin, 10 November 2025.

Kasus tumpang tindih penyaluran program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini memicu polemik di kalangan pengelola dapur atau SPPG. Beberapa sekolah yang diduga menerima distribusi MBG ganda antara lain SMKN 3 Pamekasan, SMPN 6 Pamekasan, SDN Gladak Anyar 4, TK Kosgoro, SMP Muhammadiyah, dan MI Islamiyah Sumur Putih.

SMKN 3 Pamekasan, misalnya, tercatat menerima pasokan menu MBG dari Yayasan Ibnu Bachir, Desa Klampar, Kecamatan Proppo, dan Yayasan Garuda Jaya Abadi, Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan. Sementara itu, SMPN 6 Pamekasan secara zonasi mendapat suplai dari Yayasan Istizam Desa Nyalabu Daya, Kecamatan Pamekasan, namun juga dipasok oleh Yayasan Ibnu Bachir.

“Perang Nasi” Meriahkan Syukuran Panen di Desa Pelang Lor

Koordinator SPPG Kecamatan Pamekasan, Rifki Heri Wifianto, menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari adanya kebijakan pemerataan baru yang seharusnya mulai berlaku sejak 10 November 2025. Kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara seluruh koordinator SPPG dan forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam) pada rapat di Aula Kodim 0826 Pamekasan.

“Pemerataan seharusnya berlaku mulai 10 November 2025 dan sudah disepakati bersama serta ditandatangani Kordinator Wilayah,” kata Rifki.

Namun, perwakilan Yayasan Ibnu Bachir, Jakfar, tidak setuju jika pihaknya dianggap melanggar aturan. Ia bahkan mengaku tidak menandatangani kesepakatan pemerataan baru karena menilai keputusan tersebut diambil secara sepihak dan tidak sesuai petunjuk teknis (juknis).

Antisipasi Kriminalitas Malam, Polsek Babat Gelar Patroli Blue Light Rutin

“Yang di Proppo tidak tanda tangan, tidak setuju. Karena mereka mengatur sepihak,” tegas Jakfar.

Jakfar menegaskan bahwa SPPG Yayasan Ibnu Bachir selama ini telah berjalan tertib, kondusif, serta tidak menyalahi radius distribusi maupun Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah disepakati sebelum adanya pemerataan baru.

Menyikapi polemik ini, Kepala Sekolah SMKN 3 Pamekasan, Sri Indrawati, memilih untuk menangguhkan sementara suplai MBG ke sekolahnya hingga permasalahan dualisme suplai MBG terselesaikan secara resmi.

“Ditangguhkan dulu sampai masing-masing dapur menyelesaikan masalah dengan baik,” katanya.

Kasus ini menjadi perhatian serius berbagai pihak dan diharapkan segera menemukan solusi agar program MBG dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

(Red)